Indonesia. Peningkatan produksi harus memenuhi hak atas pangan untuk semua, kata ahli PBB

General Press Releases Friday April 20, 2018 15:05
Bangkok--20 Apr--OHCHR-Bangkok

Kebijakan Indonesia yang sukses dalam meningkatkan produksi beras harus dikaitkan dengan pemenuhan kewajibannya terhadap hak atas pangan untuk semua, ungkap Hilal Elver, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas pangan.

"Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu eksportir komoditas pertanian dan ikan terkemuka. Kelihatannya seolah-olah ada banyak makanan di Indonesia," kata sang ahli PBB dalam sebuah pernyataan di akhir kunjungan 10 hari ke negara itu.

"Tapi apa yang mengejutkan saya adalah ironi bahwa di suatu negara penghasil makanan terkemuka, 30 persen anak-anak mengalami pertumbuhan yang terhambat, dan lebih dari 92% penduduknya makan buah dan sayuran jauh lebih sedikit daripada tingkat yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ini menandakan bahwa: makanan bukan hanya tentang kuantitas tetapi juga tentang kualitas, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses terbatas terhadap makanan sehat, dan penduduk miskin di perkotaan tidak mampu membeli buah dan sayuran, yang harganya sangat mahal," tambahnya.

Pelapor Khusus mencatat bahwa Indonesia berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi makanan pokok yang berlebihan seperti beras dan jagung, serta pola makan yang tidak mengandung cukup buah dan sayuran. Ia mengakui bahwa Pemerintah telah menanggapi masalah ini dengan mengadopsi kebijakan yang bertujuan mempromosikan ketahanan pangan dan menjadikan gizi sebagai prioritas. Namun dia mengatakan, subsidi untuk mencapai swasembada beras tidak membantu mengkampanyekan pola makan yang lebih beragam dan sehat.

"Saya memuji upaya Pemerintah dan mendorong Pemerintah untuk mengambil pendekatan holistik terhadap kebijakan pangannya sambil mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk ketahanan pangan. Juga harus meningkatkan kebijakan pangan dan nutrisi dengan memastikan akses terhadap pangan - secara ekonomi dan fisik, ketersediaan dan kecukupan pangan berkualitas, sambil menghapus akar penyebab kerentanan pangan termasuk kemiskinan. Pemerintah harus memberi perhatian ekstra kepada orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, menyoroti penderitaan masyarakat yang tidak memiliki lahan dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan," tegas sang pakar.

Meskipun urbanisasi berjalan dengan cepat, mayoritas orang Indonesia, terutama petani, nelayan dan masyarakat adat serta pekebun tinggal di daerah yang seringkali memiliki akses sangat terbatas ke berbagai makanan, yang diperlukan untuk pola makan yang sehat.

Pakar PBB ini menjelaskan bahwa Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan terkait penerapan hak atas pangan. Di antaranya termasuk konflik kepemilikan lahan sebagai akibat dari akuisisi lahan dan air berskala besar, serta masalah yang timbul dari legalisasi penguasaan lahan tradisional, sementara masyarakat nelayan menjadi lebih rentan karena menipisnya stok ikan dan penangkapan ikan ilegal. Masalah tambahan muncul dari industri minyak sawit dan operasi penambangan, yang melibatkan proyek-proyek pembangunan yang mengancam mata pencaharian penduduk serta menyebabkan pencemaran lingkungan. Indonesia juga terkena dampak negatif perubahan iklim di sepanjang zona pesisirnya yang luas, ia menambahkan.

Ms Elver berkata: "Seorang pejabat Pemerintah mengatakan kepada saya, 'Saya setuju tantangan adalah peluang - peluang untuk peningkatan dan menuju perwujudan penuh hak atas pangan untuk semua orang di Indonesia.' Jadi, saya mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperbaiki kebijakan pangan dengan cara yang responsif terhadap hak asasi manusia."

Laporan akhir Pelapor Khusus akan dipresentasikan pada sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendatang di Jenewa.

Latest Press Release

PTT Group aids solutions to improve air quality

Mr. Chansin Treenuchagron, President & Chief Executive Officer PTT Public Company Limited, reveals that PTT as a national energy company has developed fuel that continuously enhance the quality of life and environment. Starting with unleaded gasoline...

2019 Global Talent Competitiveness Index: Nurturing Entrepreneurial Talent Identified as Key to the Competitiveness of Nations and Cities

- Entrepreneurial talent has become a key differentiator in relative talent competitiveness - Talent still drawn to small, high-income economies and the United States - Washington, DC is the top performer in the cities' ranking - Five-year analysis shows...

Manufacturing World Japan 2019 to be held from February 6 - 8, 2019 in Tokyo

Reed Exhibitions Japan Ltd., the largest trade show organiser in Japan announced that Manufacturing World Japan 2019 is coming back at Tokyo Big Sight from February 6 - 8, 2019. <Feature 1> Covering the Whole Manufacturing Industry Manufacturing...

Firmenich in Top 2 Worldwide With CDP Triple #A# for Climate Change, Water Forests

Firmenich has been ranked by CDP as a world leader in environmental management, one of only two companies this year to achieve CDP triple "A" status for climate change, water security and forests. This world-class distinction is testament to Firmenich's...

Time to Celebrate the Year of the Pig in Style at Royal Cliff

This February, celebrate the colorful Year of the Pig in style with our Chinese New Year's Eve Buffet Dinner at the stunning Infini Pool of the Royal Cliff Beach Hotel on 4 February 2019 from 6:30 pm onwards! THB 2,000++ per person Early bird: 8% off...

Related Topics